Jelajahin.com, Pangkalpinang – Demi terwujudnya pembangunan daerah dalam rangka pencapaian kinerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung, bersama kabupaten/kota untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas, atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kebijakan, khususnya di sektor pariwisata.
Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Bangka Belitung Fery Afriyanto mengungkapkan bahwa pihaknya patut bersyukur, dan bangga karena Bangka Belitung diproyeksikan akan mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata nasional di masa depan.
“Harapannya, terwujud kolaborasi dan semangat kebersamaan yang harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan pariwisata daerah,” ungkapnya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan Mapping Potensi dan Kawasan Strategis Pariwisata se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024, di PIA Hotel, Pangkalpinang, dikutip jelajahin.com pada Sabtu (18/05).
Ia menambahkan bahwa pada rakor yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut juga membahas terkait penyusunan kawasan strategis daerah di Kepulauan Bangka Belitung merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yaitu mendefinisikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai kawasan di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen penuh mendukung Kawasan Strategis Nasional di daerah dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023-2044 dalam rangka mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bangka Belitung,” tambahnya.
Untuk itu, Kepulauan Bangka Belitung perlu bersama-sama menunjukkan keseriusan dalam upaya-upaya nyata terhadap kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat dengan merencanakan, dan mengusulkan daerah atau lokasi yang berpotensi tinggi dapat menjadi kawasan pariwisata strategis di tingkat nasional.
“Sehingga akan mendapatkan dukungan prioritas utama dibiayai melalui dana pusat (APBN), dengan total kucuran dana sebesar Rp 499 triliun se-Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, Fery pun mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dapat menjadi momen penting dalam membangun sinergi yang kuat, komitmen, dan bekerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota merealisasikan target pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Pertemuan ini juga sebagai wujud dari tanggung jawab kepada masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong hasil, atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran pembangunan daerah secara ekonomis, efektif dan efisien,” pungkas Fery.